Kota Bandung, Satunews –Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, turun langsung meninjau wilayah terdampak banjir dan longsor di Kampung Sukagalih RT 01 dan RT 03 RW 06, Kelurahan Pasirjati, Kecamatan Ujungberung, pada Senin, 7 April 2025.
Dalam kunjungannya, Farhan menyampaikan keprihatinan atas musibah yang dialami warga, sekaligus menginstruksikan langkah cepat dan preventif guna mengantisipasi bencana susulan.
Salah satu terobosan yang kembali digalakkan adalah pemanfaatan sistem peringatan tradisional berupa kentongan jika memungkinkan atau informasi peringatan dini bisa melalui alat komunikasi saat ini.
“Di wilayah seperti ini, kecepatan menyebarkan informasi itu penting. Kalau sudah terlihat Manglayang tertutup awan dan hujan deras mulai turun, aparat wilayah seperti RT, RW, Linmas, lurah bahkan camat harus segera memberi peringatan menggunakan kentongan. Ini metode lama tapi sangat efektif,” ujar Farhan.
Menurutnya, kentongan adalah cara yang mudah dijalankan oleh masyarakat dan tidak membutuhkan perangkat teknologi canggih, namun tetap bisa menjangkau warga secara cepat.
Instruksi ini sudah mulai disosialisasikan kepada aparat kewilayahan agar menjadi sistem informasi berbasis komunitas untuk deteksi dini bencana.
Farhan juga menegaskan bahwa saat ini yang paling realistis dilakukan adalah mitigasi bencana, terutama di daerah yang tidak memungkinkan dilakukan normalisasi sungai dalam waktu dekat.
Pemkot Bandung, kata dia, terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah sekitar guna mencari solusi jangka panjang, termasuk pembenahan aliran sungai lintas-wilayah.
Namun yang lebih penting, ia memastikan bahwa penanganan tidak akan merugikan masyarakat kecil.
“Saya sebagai Wali Kota berprinsip tidak akan menggusur warga. Tapi kalau warga sudah merasa tidak kuat tinggal di lokasi yang sering terdampak, kami sudah siapkan tempat relokasi yang aman dan layak. Silakan, kita pindah secara sukarela,” tuturnya.
Farhan juga menekankan pentingnya gotong royong dan kesiapsiagaan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk perangkat RW, kelurahan, Kecamatan dan organisasi masyarakat, agar penanganan bencana tidak hanya bergantung pada pemerintah. (Nni)
