Pelaksanaan FGD Study Optimalisasi PBB Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 sebagai Strategi Peningkatan Penerimaan PBB, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Senin (20/10/2025).
Satunews. Net
GARUT, Tarogong Kidul – Pemerintah Kabupaten Garut serius menggarap strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Upaya ini diwujudkan dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan menggandeng Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Bank Dunia (World Bank) di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, pada Senin (20/10/2025).
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menyatakan kehormatannya atas dukungan dari dua lembaga nasional dan internasional tersebut dalam membantu peningkatan pendapatan fiskal di Garut. Syakur mengungkapkan bahwa peningkatan PAD telah menjadi fokus utamanya, mengingat PAD Kabupaten Garut sebelumnya masih terbatas.
“Tentu saja merupakan kehormatan bagi kami kedatangan dua tim yang mempunyai peran besar di Indonesia yaitu BAPPENAS dan juga World Bank untuk membantu peningkatan pendapatan fiskal di Kabupaten Garut,” ujar Bupati Syakur.
Bupati Syakur memaparkan, Kabupaten Garut telah mengalami perubahan signifikan sejak penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terakhir pada tahun 2017. Pembangunan jalan-jalan besar, jalan poros, jalan utama, serta real estate dan pemukiman diprediksi akan membawa dampak positif terhadap PBB-P2. Sebagai tindak lanjut, Pemkab Garut berencana menaikkan NJOP dengan strategi khusus.
“Kita akan coba menaikkan NJOP dengan perhitungan bahwa yang (pajaknya) Rp25 ribu tidak akan terdampak secara serius karena kita akan turunkan persentasenya,” jelas Bupati.
Sementara itu, Perwakilan Urban Team Bank Dunia Kantor Indonesia, Griya Rufianne, menjelaskan alasan fokus pada PBB-P2. Menurutnya, secara global, pajak bumi dan bangunan atau pajak properti merupakan jenis pajak yang sangat stabil dan objeknya tidak berpindah, sehingga sangat optimal untuk dimanfaatkan.
“Kami berfokus ke area PBB P2, karena sebetulnya secara global, pajak bumi dan bangunan dan pajak properti ini sebetulnya adalah jenis pajak yang sangat stabil,” kata Griya.
Ia menambahkan bahwa Garut, bersama Kota Bandung, terpilih menjadi lokasi uji coba (piloting) pertama di Indonesia untuk implementasi panduan diagnosis potensi pajak properti yang diterbitkan Bank Dunia secara global.
Senada dengan itu, Perwakilan BAPPENAS RI, Tari Lestari, menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah, sesuai amanat dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional.
“Optimalisasi potensi pajak daerah dan retribusi daerah ini merupakan salah satu unsur yang penting di dalam pilar kebijakan fiskal,” tutur Tari.
Ia menekankan bahwa penataan keuangan daerah melalui intensifikasi pendapatan daerah merupakan landasan BAPPENAS untuk hadir dan melanjutkan studi tersebut, yang tertuang dalam RPJPN 2025-2026
Kegiatan FGD ini diharapkan dapat menghasilkan diagnosis yang akurat mengenai potensi PBB-P2 di Kabupaten Garut, sehingga pemerintah daerah dapat mengambil keputusan dan kebijakan publik yang tepat untuk memperkuat kemandirian fiskalnya. (**)
