LSM GMP LING Bongkar Tragedi Dugaan Alih Fungsi BLKK ke MBG.
Purwakarta
Program Andalan Presiden Prabowo Subianto Makan Bergizi Gratis ( MBG ) untuk pembangunan Dapur.
LSM GMP-LING mengunjungi kantor Komunitas Wartawan Cyber Purwakarta (KWCP).Selasa 2/12/2025.
Sena DPP Kabagum GMP-LING mengatakan ada temuan langsung dari kami adanya dugaan Gedung milik Pemerintah BLKK yang saat ini di alih fungsi ke MBG ucap Sena.
Selain itu,Sena meminta tindaklanjuti hasil temuan dan juga minta di dampingi awak media untuk bertemu dengan salahsatu Dewan di Purwakarta ucap Sena.
Akhirnya,awak media mencoba konfirmasi melalui telepon WhatsApp Berinisial M sebagai dewan yang bersangkutan, untuk konfirmasi tatap muka mengenai gedung BLKK yang di alih fungsikan, sayang nya tidak mau M untuk ketemu,hanya melalui telepon WhatsApp saja memberikan penjelasan
M salah satu dewan Purwakarta mengatakan bahwa saya tidak tau dan tidak ada keterlibatan BLKK yang saat ini menjadi tempat MBG ungkap M
Berapa selingan menit Berinisial M menjelaskan keterkaitan Gedung BLKK benar sudah di alih fungsi menjadi MBG.
Hal tersebut,Sudah lama permasalahan ini,dan juga sudah di exspos terhadap media dan juga sudah ada dokumen dan serah terima surat ahli fungsi ucap M sambil nada emosi.
Ia Menambahkan buat apalagi di konfirmasi karna ini kejadian sudah lama dan sudah beres ujar M.
Namun, anda tidak percaya dokumen ahli fungsi ada,dan juga di ketahui pihak BLKK dan lain lainnya ungkap dewan dengan suara lantang.silahkan aja bertanya terhadap wartawan yang lain
Karena Gedung BLKK bukan saja di wilayah Wanayasa aja kang ,banyak gedung BLKK yang lainnya sudah di ahli fungsi dijelaskan M
Hal ini,kasihan terhadap yayasan yang baru mulai berjalan untuk MBG,dan anda silahkan pertanyakan terhadap wartawan lain yang sudah mengetahui Lukas M.
Sena Kabagum LSM GMP-LING meninggalkan kantor KWCP menelusuri fakta sebenarnya ke Disnaker dalam Penjabaran M apakah itu benar dalam pernyataan M sebagai dewan,sudah memberikan dokumen ahli fungsi BLKK Selasa 2/11/2025.
Akhirnya,Sena Kabagum LSM GMP-LING mengkonfirmasi kantor Disnaker bertemu dengan Tuti sebagai Kabid Disnaker.
Kabid mengatakan kalau terkait Gedung BLKK yang berawal Pihak yayasan mengajukan proposal dalam pembangunan BLKK terang Kabid.
Dalam sepengetahuan belum ada Gedung BLKK,menerima surat ahli fungsi dari yayasan untuk MBG,atau memberikan bukti dokumen tersebut, sedangkan bangunan ini milik pemerintah harus menjalani mekanisme yang ada ,hal tersebut,tidak gampang dalam ahli fungsi BLKK harus di ketahui pemerintah pusat tegas Kabid.
Dan saya sangat berterima kasih terhadap LSM GMP-LING,di karenakan baru tau ada perkataan M sudah menyerahkan dokumen ahli fungsi terhadap kami
Ia Menambahkan Gedung BLKK ini milik pemerintah untuk di gunakan sosial silahkan saja di pakai,kalau untuk kepentingan bisnis atau pribadi kami tidak akan memberikan Lukas Kabid
Perihal ini,akan saya beritahu Terhadap Kadis,apa betul gedung BLKK sudah dialih fungsikan ke MBG ungkapnya.
Sena menjelaskan status aset BLK yang seharusnya fokus pada pelatihan kerja ,hal ini ,suatu menimbulkan pertanyaan besar terkait kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku tegas Sena.
Menurut,Sena DPP Kabagum LSM GMP-LING saat ini yayasan memang sedang gencar membangun dapur SPPG,termasuk di salah satu pondok pesantren sebagai dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Bila pembangunan dari anggaran negara BLK Komunitas di ahli fungsikan bangunan untuk BLKK menjadi MBG karena sudah melanggar dalam aturan ucap Sena
Sena meminta untuk di kaji lebih mendalam dari segii aturan dan hukum pengelolaan aset negara atau hibah, kalau memang benar di perlihatkan bukti otentik bukan hanya secara lisan terangnya. Sena ke awak media
Diduga kuat BLKK di sewakan ke salahsatu yayasan tegas sena saat di wawancarai awak media.
Dalam segi Aturan dan Hukum :
Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker),BLK,baik milik pemerintah daerah (UPTD)maupun BLKKomunitas,mimiliki fungsi utama untuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan kerja guna meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan mengurangi pengangguran.
Sedangkan dalam pengalihfungsi gedung BLKK dari fungsi utamanya menjadi (pelatihan kerja)tanpa prosedur yang jelas dan persetujuan dari pihak berwenang (Kementerian Ketenagakerjaan dan Pemerintah daerah, tergantung status aset).
Hal tersebut berpotensi melanggar ketentuan penggunaan aset .
Dalam alih fungsi dan kerjasama penggunaan BLK : Permenaker Nomor 7 Tahun 2012 tentang kerjasama penggunaan BLK mengatur bahwa kerjasama penggunaan fasilitas BLK dapat dilakukan antara lain :
Suatu Penyelenggara Pelatihan kerja,Uji Kompetensi,Pembuatan Produk,atau pemanfaatan fasilitas BLK salah satu contoh : tempat aula,asrama, workshop dan fasilitas lainnya.
Berdasarkan rancangan kegiatan yang diusulkan dan dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama yang jelas.
Bila,ada perubahan fungsi menjadi dapur SPPG bersifat permanen dan menghilangkan fungsi utama , dianggap sebagai penyimpangan dari peruntukan aset yang diberikan pemerintah.
Sena Kabagum DPP LSM GMP-LING akan mengirim surat , Disnakertrans,Perkim, UPTD BLKK,Polres ,Kejaksaan negri Purwakarta,Kapolda Jabar,Kajati Jawa Barat, meminta segera usut tuntas adanya ahli fungsi milik BLKK menjadi MBG yang diduga tidak sesuai aturan dan regulasi.
Dalam pantauan awak media ini,dari alhasil oknum dewan perkataan berbelat Belit, memberikan informasi berawal tidak ada keterlibatan BLKK dan tidak mengetahui,dan kedua Berinisial M,lebih banyak mengetahui adanya ahli fungsi BLKK.
Hal tersebut oknum M salah satu oknum dewan ada dugaan keterlibatan di dalam penanganan ahli fungsi BLKK menjadi MBG dan yayasan tersebut,sangat di sayangkan M anggota dewan diduga memberikan Informasi pembohongan publik terhadap awak media.
Red
