PRINGSEWU — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Trinusa kabupaten Pringsewu secara resmi melayangkan surat klarifikasi kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pringsewu dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) terkait pengelolaan anggaran pembayaran tagihan listrik untuk periode tahun 2025 hingga 2026 yang nilainya dinilai sangat besar dan memerlukan penjelasan rinci. Penyerahan surat tersebut dilakukan pada hari ini, Senin, 20 Juli 2026.
Saat dikonfirmasi awak media ini, Ketua DPC LSM Trinusa Kabupaten Pringsewu, Abdul Manaf, membenarkan telah menyampaikan surat tersebut kepada kedua instansi terkait.
Kami telah melayangkan surat klarifikasi kepada Dishub dan PLN pada hari ini Senin, 20 Juli 2026, dan kami meminta pihak terkait untuk segera membalas surat kami secepatnya dan sejelas-jelasnya karena yang mereka kelola adalah uang rakyat,” ujar Abdul Manaf.
Dalam pernyataannya, Abdul Manaf juga merinci besaran nilai tagihan yang menjadi sorotan pihaknya. Ia menjelaskan bahwa pembayaran tagihan listrik pada tahun 2025 mencapai lebih dari Rp.9 miliar, sedangkan untuk tahun 2026 ini nilainya mencapai lebih dari Rp8 miliar. Jika dijumlahkan secara keseluruhan, total pembayaran listrik selama kurun waktu 2025–2026 mencapai angka lebih dari 17 miliar rupiah.
Sungguh tidak masuk akal, nilai tersebut sangat besar,” tegas Abdul Manaf menanggapi besaran anggaran tersebut.
Lebih lanjut, Abdul Manaf menekankan bahwa langkah yang diambil pihaknya merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga sebagai mitra masyarakat dalam melakukan pengawasan.
Kami selaku Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tentu tugas dan tupoksi kami adalah sebagai kontrol sosial, untuk memastikan anggaran tersebut tepat sasaran. Jangan sampai ada penyimpangan atau hal yang menguntungkan kelompok tertentu maupun pribadi,” jelasnya dengan tegas.
Terkait upaya mendapatkan kejelasan, Abdul Manaf memberikan batasan bagi pihak Dishub maupun PLN. Jika dalam waktu yang ditentukan tidak diperoleh tanggapan yang memuaskan, pihaknya tidak akan segan mengambil langkah lebih lanjut.
Apabila surat kami tidak ada kejelasan atau balasan dari pihak Dishub dan PLN, kami akan kembali melakukan unjuk rasa,turn kejalan atau aksi damai, di kedua birokrasi tersebut,” tegas Abdul Manaf.
Pihak LSM Trinusa Pringsewu berharap, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya terkait pebayaran tagihan listrik bernilai besar ini dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka demi kepentingan masyarakat luas.
(RZ)
