Bandar Lampung — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LSM Triga Nusantara Indonesia Provinsi Lampung secara resmi menyoroti kondisi keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Lampung Tahun Buku 2024 yang dinilai memunculkan berbagai indikator serius terkait tekanan likuiditas, kualitas kredit, hingga potensi persoalan tata kelola dan konflik kepentingan.
Sorotan tersebut disampaikan setelah LSM Triga Nusantara Indonesia Lampung melakukan kajian investigatif terhadap laporan keuangan resmi Bank Lampung Tahun 2024 yang menunjukkan sejumlah anomali keuangan dan indikator risiko yang dinilai layak mendapat perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), PPATK, serta aparat penegak hukum.
Salah satu poin yang paling menjadi perhatian adalah meningkatnya dana antar bank hingga sekitar Rp380 miliar. Kondisi ini dinilai sebagai sinyal adanya tekanan likuiditas dalam tubuh Bank Lampung, terlebih pada saat yang sama dana deposito masyarakat justru mengalami penurunan signifikan.
LSM Triga Nusantara Indonesia Lampung menilai ketergantungan terhadap dana antar bank dalam jumlah besar dapat menunjukkan melemahnya kemampuan penghimpunan dana internal bank daerah tersebut.
“Jika dana masyarakat menurun namun ketergantungan terhadap dana antar bank meningkat drastis, maka ini merupakan indikator yang wajib diawasi serius karena berkaitan dengan kesehatan likuiditas bank,” tegas pernyataan DPD LSM Triga Nusantara Indonesia Lampung.
Tidak hanya itu, kajian tersebut juga menyoroti struktur kredit Bank Lampung, khususnya terkait 20 debitur terbesar yang dinilai perlu dibuka secara transparan kepada publik dan regulator.
Menurut LSM Triga Nusantara Indonesia Lampung, konsentrasi kredit terhadap kelompok tertentu dapat menimbulkan risiko besar apabila tidak disertai prinsip kehati-hatian dan pengawasan independen.
“Publik perlu mengetahui apakah terdapat konsentrasi kredit terhadap kelompok usaha tertentu, proyek daerah, pihak terafiliasi, atau pihak yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan,” lanjutnya.
Sorotan tajam juga diarahkan pada dugaan restrukturisasi kredit yang dinilai perlu diperiksa secara mendalam. Pasalnya, di tengah peningkatan penyaluran kredit, laba Bank Lampung justru mengalami penurunan drastis sekitar 41 persen.
Laba bank tercatat turun dari sekitar Rp175,2 miliar pada tahun 2023 menjadi hanya sekitar Rp103,1 miliar pada tahun 2024.
Kondisi tersebut dinilai tidak lazim apabila kualitas kredit berada dalam kondisi sehat. LSM Triga Nusantara Indonesia Lampung menduga terdapat tekanan kualitas kredit yang berpotensi ditahan melalui mekanisme restrukturisasi berulang.
Selain itu, rasio NPL gross dan NPL net juga dinilai perlu dibuka secara lebih transparan guna memastikan sejauh mana kualitas aset produktif Bank Lampung benar-benar dalam kondisi aman.
Poin yang paling sensitif dalam kajian tersebut terdapat pada Catatan 36 laporan keuangan terkait transaksi pihak berelasi. Dalam laporan keuangan resmi, Bank Lampung mengakui adanya transaksi dengan pihak-pihak berelasi sesuai ketentuan PSAK tentang pengungkapan pihak berelasi.
LSM Triga Nusantara Indonesia Lampung menilai transaksi pihak berelasi merupakan area paling rawan dalam tata kelola bank daerah karena berpotensi memunculkan:
– conflict of interest,
– perlakuan istimewa kredit,
– vendor titipan,
– hingga penyalahgunaan kewenangan.
“Jangan sampai bank daerah menjadi alat kepentingan kelompok tertentu melalui transaksi afiliasi, kredit istimewa, maupun proyek vendor yang tidak transparan,” tegasnya.
Selain sektor kredit dan likuiditas, LSM Triga Nusantara Indonesia Lampung juga menyoroti besarnya biaya vendor pengadaan barang dan jasa yang tercermin dari tingginya beban administrasi dan umum dalam laporan keuangan bank.
Mereka meminta audit lebih mendalam terhadap:
– vendor teknologi informasi,
– jasa konsultan,
– pengadaan promosi,
– outsourcing,
– perjalanan dinas,
– serta kemungkinan keterkaitan vendor dengan pengurus maupun elite tertentu.
Yang paling menyita perhatian publik adalah keputusan pembagian dividen yang tetap besar di tengah penurunan laba dan tekanan likuiditas bank.
Dalam laporan keuangan tercatat pembagian dividen mencapai sekitar Rp113,9 miliar, sementara laba tahun berjalan hanya sekitar Rp103,1 miliar.
“Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar terkait prioritas penguatan modal dan kesehatan jangka panjang bank daerah. Ketika laba turun tajam dan tekanan likuiditas meningkat, seharusnya penguatan internal menjadi prioritas utama,” ujar DPD LSM Triga Nusantara Indonesia Lampung.
Atas berbagai temuan tersebut, DPD LSM Triga Nusantara Indonesia Lampung mendesak:
– audit investigatif independen,
– pemeriksaan transaksi pihak berelasi,
– evaluasi kualitas kredit debitur inti,
– serta pengawasan ketat terhadap tata kelola Bank Lampung.
Sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah, DPD LSM Triga Nusantara Indonesia Lampung juga memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa pada tanggal 4 Juni 2026 di Bandar Lampung.
Aksi tersebut disebut sebagai bentuk desakan moral kepada seluruh lembaga pengawas dan aparat penegak hukum agar segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap berbagai indikator kejanggalan dalam laporan keuangan Bank Lampung.
LSM Triga Nusantara Indonesia Lampung menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari kontrol sosial masyarakat sipil demi menjaga integritas lembaga keuangan daerah serta melindungi kepentingan masyarakat Lampung dari potensi penyimpangan tata kelola dan penyalahgunaan kewenangan.
