PRINGSEWU – Di bawah terik matahari Pekon Tulung Agung, deru mesin bor masih memekal telinga, seolah sedang berpacu dengan waktu yang sebenarnya sudah habis. Kalender telah menginjak penghujung Januari 2026, namun warga Kecamatan Gadingrejo tampaknya masih dipaksa menjadi penonton setia dalam sebuah pertunjukan “proyek abadi” yang tak kunjung usai. Jum ‘at (30/01/2026). 
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan yang seharusnya menjadi oase bagi warga, kini justru tampak seperti gundukan masalah yang terkubur di bawah tanah. Di Pekon Tulung Agung, dua titik proyek yang menelan dana fantastis—diduga mencapai Rp1 miliar per lokasi—masih berkutat dengan lumpur penggalian. Ironisnya, dana besar ini bersumber dari Balai Besar Provinsi, sebuah mandat dari negara yang seharusnya dikelola dengan profesionalisme tinggi, bukan dengan amatirisme yang menggantungkan harapan orang banyak.
Misteri Pemilik Proyek dan Papan Informasi yang “Gaib”
Sangat menarik melihat bagaimana sebuah proyek di bawah naungan Balai Besar bisa beroperasi layaknya operasi intelijen: rahasia dan tanpa identitas. Tanpa papan informasi yang terpasang, hak publik untuk tahu seolah dicampakkan. Apakah ini bentuk kelalaian atau kesengajaan untuk mengaburkan masa kontrak? Hanya debu jalanan yang mungkin tahu jawabannya.
”Semenjak saya mulai kerja sekitar 25 hari lalu, saya belum pernah bertemu dengan pihak rekanan atau pemilik proyek ini,” ujar Ijal, salah satu pekerja bor di lokasi, dengan nada polos yang menyayat nurani transparansi. Pada Kamis (29/01/2026)
Ketidakhadiran sang “tuan proyek” ini dipertegas oleh Donet, Ketua P3A setempat. Selama empat bulan proses berjalan, sosok rekanan tersebut bak hantu; jejaknya ada dalam bentuk galian yang mangkrak, namun batang hidungnya tak pernah nampak di lokasi.
”Apa tidak ada batas waktu pengerjaannya? Ini sudah empat bulan. Kami bingung, ini proyek siapa? Dari awal tidak ada papan informasinya,” keluh Donet retoris, menyuarakan kebingungan warga yang menjadi objek pembangunan.
Menanti Nyali Balai Besar: Sanksi Tegas atau Pembiaran Berjamaah?
Keterlambatan yang berlarut-larut ini bukan sekadar kendala teknis, melainkan tamparan bagi integritas pengawasan di tingkat provinsi. Publik kini menoleh ke arah Balai Besar, mempertanyakan bagaimana fungsi supervisi dijalankan di lapangan. Bagaimana mungkin proyek miliaran rupiah dibiarkan berjalan tanpa papan nama dan melampaui tahun anggaran tanpa kejelasan fungsi?
Balai Besar Provinsi dituntut untuk segera mengambil langkah konkret. Bukan sekadar meninjau, namun memberikan sanksi administratif hingga pemutusan kontrak dan daftar hitam (black list) bagi rekanan yang terbukti bermain-main dengan waktu. Rakyat tidak butuh alasan klasik tentang kendala tanah atau cuaca; rakyat butuh air mengalir, bukan sekadar pipa-pipa mati yang tertimbun tanah.
Jika Balai Besar tetap diam, maka wajar jika muncul mosi tidak percaya di tengah masyarakat: Apakah anggaran miliaran ini memang dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat, atau sekadar menjadi ajang bagi-bagi proyek yang berakhir sebagai monumen kegagalan di Kabupaten Pringsewu?
(RZ)
