B. Lampung—Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Trinusa DPD Provinsi Lampung kembali menyoroti pengelolaan anggaran daerah. Kali ini, organisasi ini mendesak transparansi pelaksanaan anggaran tahun 2025 di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung. Sorotan ini muncul menyusul audit yang diminta terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Sekretaris DPRD setempat, Tri Paryono, baru-baru ini.
Anggaran yang Dipertanyakan Berdasarkan Data RUP
Sekretaris Jenderal LSM Trinusa DPD Lampung, Faqih Fakhrozi, S.Pd., mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan kajian mendalam terhadap 161 item belanja dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) Sekretariat DPRD Bandar Lampung untuk tahun 2025.
Dalam keterangan persnya, Fakhrozi menyoroti beberapa pengadaan yang menurut kajian LSM perlu dipertanyakan transparansi dan efektivitasnya:
Anggaran Konsumsi & Jamuan dalam Skala Besar: Terdapat anggaran untuk makanan dan minuman rapat senilai Rp 876.500.000 (Paket No. 44) dan makanan/minuman jamuan tamu sebesar Rp 855.000.000 (Paket No. 66) dalam satu periode. Belum termasuk 11 paket pengadaan konsumsi lain dengan nilai total Rp 452 juta yang tersebar.
Pengadaan Bahan Cetak bernilai Tinggi: Ditemukan beberapa item bahan cetak dengan nilai signifikan, seperti Rp 242.363.382 (Paket No. 21), Rp 177.291.054 (Paket No. 40), dan Rp 296.145.000 untuk pembahasan rancangan peraturan daerah (Paket No. 108).
Pengadaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Mewah: RUP memuat pengadaan modal perabot kantor pejabat dalam nilai besar, termasuk meja kerja pejabat (Rp 226 juta), kursi tamu pejabat (Rp 225 juta), kursi rapat pejabat (Rp 119 juta), dan lemari arsip pejabat (Rp 336,8 juta). Selain itu, terdapat anggaran untuk modal alat rumah tangga senilai Rp 375.456.301.
Belanja Lain yang Dianggap Perlu Evaluasi: Beberapa pos anggaran seperti jasa tata rias untuk fasilitasi rapat (Rp 30,6 juta), pengadaan suvenir/cenderamata (Rp 179 juta), jasa iklan (Rp 1,76 miliar), dan belanja paket meeting juga turut menjadi sorotan.
Desakan Audit dan Panggilan untuk Transparansi
Berdasarkan temuan ini, Faqih Fakhrozi menegaskan bahwa LSM Trinusa tidak hanya akan meminta ketransparanan secara terbuka tetapi juga akan mengambil langkah hukum lebih lanjut. “Kami mendesak ketransparanan secara terbuka dan juga kami akan bersurat ke BPK untuk serius mengaudit pelaksanaan anggaran tersebut,” tegas Fakhrozi.
Posisi ini konsisten dengan pola kerja LSM Trinusa DPD Lampung yang aktif melakukan pengawasan anggaran dan pelaporan dugaan penyimpangan ke berbagai otoritas, mulai dari Inspektorat, Kejaksaan, hingga PPATK.
(Hayat)
