KABUPATEN BEKASI,- Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Perhubungan terus mengembangkan layanan transportasi massal berbasis bus dengan sistem feeder Trans Wibawa Mukti.
Saat ini, koridor pertama yang menghubungkan LRT Jatimulya hingga Stasiun Cikarang telah beroperasi, sementara rencana penambahan koridor feeder baru sedang dalam tahap pengkajian dan persiapan jangka menengah hingga panjang.
Kepala Bidang Angkutan Umum, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bekasi, Firman Arief Sembada, mengatakan hingga kini pihaknya masih mengoperasikan satu koridor utama karena keterbatasan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat, seperti Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) maupun Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
“Saat ini kami baru bisa melaksanakan satu feeder, yakni dari Light Rail Transit (LRT ) Jatimulya sampai Stasiun Cikarang. Untuk koridor kedua dan ketiga masih dalam tahap perencanaan dan kajian. Ditargetkan antara Tahun 2027 hingga 2030 akan ada tiga koridor yang bisa beroperasi,” jelas Firman, kepada bekasikab.go.id pada Jumat (08/08/2025).
Firman juga mengungkapkan bahwa Dishub Kabupaten Bekasi tengah menjajaki kerja sama dengan PT. Transjakarta melalui program Trans Jabodetabek. Langkah ini sebagai alternatif solusi untuk memperluas layanan ke masyarakat Kabupaten Bekasi, khususnya bagi mereka yang bekerja di Jakarta.
“Sedang kami kaji bersama PT Transjakarta dan Pemprov DKI Jakarta. Ada kemungkinan ke depannya masyarakat Cikarang bisa terlayani dengan rute Trans Jabodetabek. Rutenya masih dikaji, salah satunya dari Cikarang ke Jakarta,” ujarnya.
Hingga saat ini, Trans Wibawa Mukti masih mengoperasikan 7 armada dengan 7 kali keberangkatan dari setiap titik, melayani sekitar 14.000 penumpang setiap harinya. Jumlah ini menunjukkan adanya minat yang cukup tinggi dari masyarakat untuk beralih ke transportasi umum.
Firman menjelaskan, untuk tahun 2026 pihaknya masih akan mempertahankan skema pembelian layanan (buy the service) dengan pembiayaan dari APBD. Namun, tidak menutup kemungkinan ke depannya akan dibentuk badan pengelola tersendiri, semacam Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang nantinya bisa dikembangkan menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) jika layanan koridor sudah bertambah dan kebutuhan manajemen semakin kompleks.
Soal tarif, Firman menyebut hingga saat ini masih disubsidi oleh pemerintah daerah. Namun, telah dilakukan kajian oleh tim independen mengenai kemungkinan penyesuaian tarif pada tahun mendatang.
“Kami sudah melakukan kajian dan menyebar kuesioner ke masyarakat. Hasilnya, tarif ideal berada di kisaran Rp4.500 hingga Rp7.000, tergantung jarak jauh-dekat. Itu juga mempertimbangkan keekonomian dan minat masyarakat,” katanya.
Namun, ia menekankan bahwa tujuan utama pemerintah bukan mencari keuntungan, melainkan memastikan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
Firman mengajak seluruh warga Kabupaten Bekasi untuk menjadikan Trans Wibawa Muktii sebagai kebanggaan bersama dan mulai membiasakan diri menggunakan transportasi massal.
“Mari kita sama-sama manfaatkan Trans Wibawa Mukti sebagai transportasi umum kebanggaan Kabupaten Bekasi. Ini bisa membantu mengurangi kemacetan, emisi gas buang, dan angka kecelakaan lalu lintas,” ucapnya.
(Dede Bustomi)
