TASIKMALAYA, – AMAK Indonesia (Aliansi Masyarakat Anti Korupsi) mengirimkan surat permohonan audensi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendalami dugaan praktik korupsi yang terjadi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, dan Lingkungan Hidup (PUTRLH) Kabupaten Tasikmalaya. Surat permohonan ini dikirimkan menjelang Lebaran agar segera dapat ditindaklanjuti.
Sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang lebih masif dan menyeluruh, AMAK Indonesia juga menyerahkan sejumlah data tambahan terkait indikasi penyalahgunaan anggaran dan proyek fiktif di Dinas PUTRLH Kabupaten Tasikmalaya. Data tersebut diserahkan secara resmi kepada KPK, dengan harapan dapat menjadi bahan penyelidikan lebih lanjut.
Dalam pernyataan tertulisnya, AMAK Indonesia menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran publik. AMAK Indonesia juga mendesak KPK untuk segera melakukan pemeriksaan mendalam terhadap sejumlah proyek yang dikelola oleh Dinas PUTRLH Kabupaten Tasikmalaya yang diduga melibatkan praktik korupsi, terlebih menjelang perhelatan PSU yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
Dugaan lain yang menguatkan praktik korupsi ini adalah keterlibatan kepala daerah yang dikabarkan mengkondisikan agar seluruh paket pekerjaan di dinas tersebut hanya dikerjakan oleh kontraktor yang sudah dikondisikan. Hal ini menguatkan pernyataan dari mantan Wakil Bupati yang sebelumnya mempertanyakan, “Apakah di Tasikmalaya kontraktor cuma satu orang dan tidak ada kontraktor yang lain?”
“Sebagai organisasi yang berkomitmen untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara, kami berharap laporan yang kami ajukan dapat menjadi titik awal bagi KPK untuk segera turun tangan dan mengusut tuntas dugaan korupsi di Kabupaten Tasikmalaya,” kata Cecep Gufron Abdillah, Ketua AMAK Indonesia, pada Senin, 10 Maret 2025, di salah satu rumah makan di Kota Tasikmalaya.
AMAK Indonesia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk terus memberikan informasi dan melaporkan segala bentuk dugaan tindak pidana korupsi kepada pihak berwenang, agar praktik-praktik korupsi di daerah dapat diberantas secara efektif.
AMAK Indonesia berharap KPK akan segera menindaklanjuti laporan ini dan memproses secara hukum pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi di Dinas PUTRLH Kabupaten Tasikmalaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. (Rst)
