Kota Metro — Dalam wawancara eksklusif, Hendra
Apriyanes, Analis Kebijakan Publik, mengurai secara tajam dan komprehensif
persoalan tata kelola birokrasi di Kota Metro. Tidak hanya menyoroti aspek
teknis penataan jabatan, tetapi juga membedah pola berpikir di pusat kekuasaan,
aroma oportunisme birokrasi, hingga strategi defensif yang diduga dimainkan
untuk menghindari tekanan publik dan hukum.
WARTAWAN :
Anda menggunakan istilah “gerobak cadang ditarik sapi lawang.” Apakah ini bentuk kritik keras?
Hendra Apriyanes:
Ini bukan lagi sekadar kritik—ini diagnosis atas kondisi birokrasi hari ini.
“Gerobak cadang” menggambarkan solusi darurat yang seharusnya sementara, tetapi dipaksakan menjadi permanen. Sementara “sapi lawang” menggambarkan penggerak yang tidak memiliki kapasitas penuh untuk
mengendalikan arah.
Ketika keduanya dipaksakan berjalan bersama, maka sistem sedang dipaksakan bekerja dalam kondisi yang tidak normal. Ini berbahaya, karena kebijakan publik tidak boleh dijalankan dalam kondisi eksperimental seperti itu.
Masalahnya bukan hanya teknis, tetapi sudah masuk pada cara berpikir dalam mengelola kekuasaan dan birokrasi.
WARTAWAN:
Apa yang Anda maksud dengan persoalan cara berpikir di pusat kekuasaan?
Hendra Apriyanes:
Saya melihat ada sebagian konsep berpikir di pusat struktur kekuasaan yang sebenarnya sudah mencoba membaca situasi dengan tepat. Artinya, Tidak semuanya keliru.
Namun yang dominan justru aroma berpikir oportunistik di kalangan birokrasi. Ketika birokrasi lebih memilih menyesuaikan diri dengan kepentingan kekuasaan daripada menyampaikan realitas objektif, maka pemimpin akan menerima informasi yang sudah terdistorsi.
Akibatnya, pemimpin menjadi terkungkung dalam persepsi yang dibentuk oleh lingkaran birokrasi itu sendiri—bukan realitas yang sebenarnya terjadi dilapangan.
WARTAWAN :
Apa dampaknya terhadap seorang pemimpin daerah?
Hendra Apriyanes:
Pemimpin akhirnya tidak melihat kondisi apa adanya, tetapi melihat realitas yang sudah “dipoles”.
Dalam kondisi seperti ini, keputusan bisa tampak benar secara administratif, tetapi keliru secara substantif. Dan di situlah kebijakan mulai kehilangan arah.
WARTAWAN:
Apakah ini berkaitan dengan fenomena “gerobak cadang sapi lawang”?.
Hendra Apriyanes:
Sangat berkaitan, Ketika pola berpikir oportunistik mendominasi:
Penempatan jabatan tidak lagi objektif
Solusi darurat dianggap normal
Kapasitas bukan lagi faktor utama.
Di situlah “gerobak cadang” dipaksakan berjalan, dan “sapi lawang” dibiarkan menarik arah kebijakan.
WARTAWAN:
Anda juga menyinggung adanya manuver kekuasaan. Apa maksudnya?
Hendra Apriyanes:
Ketika tekanan mulai muncul—baik dari publik, media, maupun langkah hukum seperti somasi—yang terlihat justru bukan perbaikan sistem, Tetapi manuver defensif dari kekuasaan.
Pola ini biasanya terlihat dari:
Upaya membangun narasi seolah semua sesuai prosedur, Menggunakan formalitas administratif sebagai tameng. Penempatan figur tertentu untuk meredam tekanan. Pengalihan isu dari substansi ke aspek teknis, Ini bukan penyelesaian masalah, ini adalah strategi menghindari masalah.
WARTAWAN:
Apakah Anda menilai kepala daerah terlibat dalam pola ini?
Hendra Apriyanes:
Dalam struktur kekuasaan, manuver seperti ini tidak mungkin terjadi tanpa persetujuan atau pembiaran dari pimpinan.
Jadi pertanyaannya bukan siapa yang melakukan, tetapi: apakah ini akan dihentikan, atau justru dipertahankan
sebagai pola?
WARTAWAN:
Mengapa Anda menilai langkah ini keliru?
Hendra Apriyanes:
Karena kita sedang mencampuradukkan dua wilayah yang berbeda: politik dan birokrasi.
Dalam area birokrasi yang sudah jelas bermasalah secara, Administratif, sebenarnya tidak dibutuhkan banyak manuver politik. Yang dibutuhkan justru:
Kepatuhan terhadap regulasi Penegakan sistem merit.
Keputusan yang objektif, Jika regulasi justru dijadikan alat untuk membenarkan
keputusan politik, maka yang terjadi adalah pembalikan fungsi hukum itu
sendiri.
WARTAWAN:
Jadi regulasi tidak boleh digunakan sebagai alat legitimasi?
Hendra Apriyanes:
Regulasi itu fondasi, bukan alat pembenaran. Semangatnya menjaga tata kelola tetap objektif. Jika regulasi ditarik mengikuti kehendak politik, maka,
Integritas birokrasi runtuh, Kepastian hukum melemah , Kebijakan kehilangan legitimasi.
WARTAWAN :
Bagaimana posisi somasi yang Anda layangkan?
Hendra Apriyanes:
Somasi itu bukan sekadar teguran hukum. Itu adalah instrumen pembacaan dan alat uji terhadap konstruksi kebijakan.
Ia berfungsi sebagai:
Peta pemahaman untuk melihat apakah konstruksi kebijakan itu kokoh atau rapuh, Alat uji kepatuhan regulasi. Peringatan dini terhadap potensi pelanggaran.
Dari responnya akan terlihat apakah bangunan kebijakan ini
benar-benar berdiri di atas fondasi yang kuat, atau penuh celah.
WARTAWAN :
Apa yang bisa dibaca dari respon terhadap somasi tersebut?
Hendra Apriyanes:
Respon—atau bahkan ketidakresponan—adalah indikator. Dari situ kita bisa menilai:
Apakah ada itikad memperbaiki, Apakah sistem masih terbuka terhadap koreksi
Atau justru ada upaya mempertahankan kondisi bermasalah.
WARTAWAN:
Apa konsekuensi jika pola ini terus dipertahankan?
Hendra Apriyanes:
Konsekuensinya tidak ringan:
Distorsi kebijakan semakin dalam, Birokrasi kehilangan integritas, Hukum diposisikan sebagai alat, bukan pengendali.
Dan potensi masuk ke ranah hukum semakin besar, Ini bukan lagi sekadar kesalahan administratif—ini sudah, mengarah pada kerusakan sistemik.
WARTAWAN :
Apakah ini bisa berujung pada proses hukum?
Hendra Apriyanes:
Sangat bisa, Jika kebijakan lahir dari proses yang cacat, mengandung
penyalahgunaan kewenangan, atau melanggar sistem merit, maka itu bukan lagi, wilayah administratif biasa.
Itu sudah masuk wilayah yang bisa diuji dan diproses secara hukum.
WARTAWAN :
Apa pesan Anda kepada kepala daerah?
Hendra Apriyanes:
Berhenti bermain pada strategi defensif jangka pendek.
Masalah birokrasi tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan politik semata. Ia harus diselesaikan dengan keberanian kembali ke regulasi dan sistem yang benar. Jangan hanya mendengar apa yang ingin didengar, tetapi dengarkan realitas—meskipun itu tidak nyaman.
Radar Berita :
Pesan terakhir?
Hendra Apriyanes:
Birokrasi bukan ruang eksperimen kekuasaan. Ia adalah sistem yang harus dijaga integritasnya. Jika cara berpikirnya sudah keliru, regulasi dijadikan alat dan realitas terus ditutup, maka sebaik apapun strukturnya, hasilnya tetap akan menyimpang, sudahi anomali birokrasi seperti ini sebelum menjadi beban sejarah yang memalukan.
Karena koreksi akan datang dengan cara yang lebih keras. Sekalipun kekuasaan bisa membangun narasi hari ini, tetapi realitas dan hukum akan membongkarnya di kemudian hari”.
