KOTA BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, secara resmi meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat untuk terus berperan aktif sebagai pemberi nasihat strategis bagi pemerintah daerah. Hal ini ditekankan guna memastikan setiap kebijakan yang diambil senantiasa berpihak pada kemaslahatan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan usai acara pelantikan pengurus MUI Jabar masa khidmat 2025-2030 yang berlangsung di Bale Pakuan, Kota Bandung, Selasa (27/1/2026).
Poin Utama Arahan Gubernur:
Keberpihakan pada Rakyat: Nasihat MUI diharapkan menjaga pemerintah agar tetap pada koridor kepentingan publik.
Integritas Pemimpin: Menekankan agar para pemimpin tidak melanggar sumpah jabatan dalam menjalankan roda pemerintahan.
Solusi Konkret: MUI didorong hadir memberikan jalan keluar nyata terkait isu-isu keagamaan dan lingkungan hidup yang tengah berkembang di masyarakat.
Visi Kepengurusan Baru: Kerja Nyata, Bukan Janji Muluk
Ketua Umum MUI Jawa Barat terpilih, Aang Abdullah Zein, menyatakan komitmennya untuk menjalankan peran keumatan secara optimal. Ia menegaskan bahwa kepengurusannya akan menjauhi program-program yang bersifat sekadar wacana atau “muluk-muluk”.
Aang menguraikan lima pilar kerja yang akan menjadi fondasi MUI Jabar periode 2025-2030:
Kerja Keras
Kerja Cerdas
Kerja Sinergitas
Kerja Tuntas
Kerja Ikhlas
“Harapan kami MUI Jabar mampu berpijak dan ditopang dengan sinergitas. Keistimewaan Jawa Barat harus tetap berlandaskan pada nilai iman dan takwa,” ujar Aang dalam sambutannya.
Dengan pelantikan ini, sinergi antara ulama dan umara (pemerintah) di Jawa Barat diharapkan semakin solid dalam menghadapi tantangan sosial dan keagamaan di masa depan.
