SUBANG – Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di tengah arus transformasi digital. Hal tersebut menjadi sorotan utama dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang menggabungkan enam kabupaten/kota, bertempat di Sari Ater Resort, Subang, Selasa (10/2).
Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Jabar, H. Mohammad Ali Abdul Latief, menyatakan bahwa esensi utama dari Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah menjadi pelayan masyarakat. Dengan populasi Jawa Barat yang mencapai 50 juta jiwa, tantangan pelayanan keagamaan kian kompleks.
“Inti dari ASN adalah melayani. Pelayanan keagamaan harus menenangkan, menyejukkan, dan menjawab kebutuhan masyarakat,” tegas Ali di hadapan 180 peserta Rakerda.
Digitalisasi dan Peran Generasi Muda
Ali menekankan bahwa Kemenag tidak boleh tertinggal dalam pemanfaatan teknologi. Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk menciptakan layanan yang cepat, mudah, dan transparan.
Ia secara khusus menaruh harapan pada ASN generasi muda, termasuk CPNS dan PPPK, untuk menjadi motor penggerak inovasi.
Kolaborasi: Membangun ekosistem kerja yang terintegrasi.
Inovasi: Menciptakan solusi layanan yang responsif terhadap opini publik di media sosial.
Kompetensi: Terus mengasah kemampuan teknis di era disrupsi.
Budaya Kerja Berbasis Ibadah
Selain aspek teknis, Ali juga menyoroti pentingnya sisi spiritual dan keharmonisan dalam bekerja. Ia mengajak seluruh pegawai untuk meniatkan pekerjaan sebagai ibadah demi menciptakan lingkungan kerja yang ikhlas dan penuh tanggung jawab.
“Kita berangkat dari rumah ke kantor harus diniatkan sebagai ibadah. Dengan niat yang baik, pelayanan akan berjalan lebih ikhlas, harmonis, dan penuh tanggung jawab,” ungkapnya.
Peserta dan Target Strategis
Rakerda ini diikuti oleh perwakilan dari enam wilayah, yaitu:
Kabupaten Sumedang
Kabupaten Bandung Barat
Kabupaten Purwakarta
Kota Bandung
Kabupaten Bandung
Kota Cimahi
Peserta terdiri dari berbagai unsur, mulai dari Kepala Kantor Kemenag, kepala madrasah, pengelola keuangan, humas, hingga organisasi profesi seperti APRI (Asosiasi Penghulu Republik Indonesia) dan IPARI (Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia).
Melalui agenda ini, Kemenag Jabar berharap dapat menyatukan persepsi untuk mewujudkan institusi yang lebih responsif, adaptif, dan solutif dalam menjaga kerukunan umat serta meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan keagamaan di Jawa Barat.
