Barus, Satu1news. Com) Masyarakat Kelurahan Padang Masiang, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, menyatakan sikap tegas dengan memberikan batas waktu kepada Bupati Tapanuli Tengah untuk segera menindaklanjuti dugaan kasus yang tengah menjadi sorotan publik.
Padang Masiang, 1 Mei 2026 — Desakan ini juga ditujukan kepada Prabowo Subianto dan Gubernur Sumatera Utara agar turut mengawasi dan memastikan penanganan berjalan transparan serta tidak tebang pilih.
Doni Simanjuntak, selaku perwakilan masyarakat, menegaskan bahwa warga hanya menuntut keadilan dan keterbukaan dalam proses penanganan dugaan tersebut.
Menurutnya, masyarakat telah menunjukkan itikad baik dengan mengikuti tes urine, dan hasilnya dinyatakan negatif. Namun, pihak yang diduga, yakni Henra Hutauruk (47) selaku PLT Lurah Padang Masiang, hingga kini belum menjalani tes urine secara terbuka di hadapan masyarakat.
“Kami sudah dites dan hasilnya negatif. Kenapa yang diduga justru tidak berani menjalani hal yang sama secara terbuka?” tegas Doni.
Situasi ini memicu kecurigaan di tengah masyarakat, terlebih setelah muncul dugaan bahwa oknum yang bersangkutan menghindari pemeriksaan dengan berbagai alasan, termasuk alasan kesehatan yang dinilai tidak wajar oleh warga.
Masyarakat menilai, apabila tidak ada yang disembunyikan, seharusnya tes urine dapat dilakukan secara terbuka sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik.
Lebih jauh, warga juga mempertanyakan sikap Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang dinilai belum menunjukkan langkah tegas dalam menyikapi persoalan ini. Kondisi tersebut memunculkan dugaan di tengah masyarakat adanya perlindungan terhadap oknum tertentu.
Tidak hanya itu, masyarakat juga menyoroti peran aparat penegak hukum dalam penanganan kasus ini.
Dalam pernyataannya, warga mengaku muncul kekhawatiran dan dugaan bahwa proses penanganan belum berjalan secara maksimal dan transparan. Bahkan, sebagian masyarakat menilai penanganan kasus ini terkesan lambat dan belum memberikan kejelasan.
Terkait hal tersebut, masyarakat meminta klarifikasi terbuka dari Kepolisian Resor Tapanuli Tengah agar tidak menimbulkan spekulasi liar di tengah publik.
“Kami tidak ingin berprasangka. Tapi kondisi ini menimbulkan banyak pertanyaan. Kami minta penjelasan resmi agar semuanya terang,” ujar perwakilan warga.
Selain itu, masyarakat juga mengaku menerima informasi adanya pernyataan bernada ancaman dari pihak keluarga oknum yang diduga, yang semakin memperkeruh suasana dan menimbulkan keresahan di tengah warga.
Atas kondisi tersebut, masyarakat memberikan peringatan tegas kepada Bupati Tapanuli Tengah untuk segera mengambil langkah konkret.
Apabila dalam waktu dekat tidak ada tindakan nyata, masyarakat menyatakan akan menempuh jalur resmi dengan mengirimkan surat somasi ke pemerintah pusat.
Surat tersebut akan ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia di Jakarta, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Gubernur Sumatera Utara sebagai bentuk desakan agar persoalan ini ditangani secara serius dan independen.
“Kami tidak menuduh tanpa bukti. Justru kami meminta agar semuanya dibuktikan secara terbuka. Kalau memang bersih, tunjukkan kepada masyarakat,” tegas Doni.
Masyarakat berharap aparat pemerintah dan penegak hukum dapat bersikap profesional, transparan, dan tidak memihak, demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Kasus ini kini menjadi perhatian serius di tengah masyarakat, dan warga berharap penanganannya dapat segera dilakukan secara terbuka demi menjaga integritas pemerintahan di Kabupaten Tapanuli Tenga, tutupnya.
(Hasanuddin)
