Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kembali menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan lingkungan dengan menggelar Edukasi Program Kampung Iklim (ProKlim) Tahun 2025, Rabu (29/10/2025)
Cimahi –Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kembali menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan lingkungan dengan menggelar Edukasi Program Kampung Iklim (ProKlim) Tahun 2025, Rabu (29/10/2025), di Ballroom Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Cimahi.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudistira, dan dihadiri oleh narasumber dari Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), perwakilan DLH Provinsi Jawa Barat, serta unsur perangkat daerah seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pangan dan Pertanian, DP3AP2KB, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Sebanyak 60 peserta perwakilan dari 30 RW se-Kota Cimahi mengikuti kegiatan ini. Peserta mendapatkan edukasi teknis pengisian data ProKlim dalam Sistem Registrasi Nasional (SRN) serta pemahaman mengenai strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tingkat komunitas.
Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudistira, menegaskan bahwa perubahan iklim bukan lagi ancaman abstrak, tetapi kenyataan yang telah dirasakan masyarakat setiap hari. “Kita semua merasakan suhu yang makin panas, curah hujan yang tidak menentu, hingga bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor yang semakin sering terjadi. Ini bukti nyata bahwa bumi kita sedang tidak baik-baik saja,” ujarnya.
Dalam penjelasannya, perubahan iklim dikaitkan dengan revolusi industri, penggunaan energi fosil, pembakaran batu bara, peningkatan emisi karbon, produksi limbah yang tidak terkendali, serta penurunan kelestarian hutan dan lingkungan. Ia menambahkan, “Perubahan iklim ini pokoknya dibuat oleh manusia sendiri, disebabkan juga oleh manusia sendiri, dan dirasakan oleh manusia sendiri.”
Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan perubahan paradigma dari tingkat rumah tangga hingga komunitas dalam mengelola lingkungan. “Program Kampung Iklim adalah wadah untuk membangun kesadaran kolektif, memperkuat kapasitas masyarakat agar tanggap dan adaptif terhadap perubahan iklim,” tegas Adhitia.
Pemerintah Kota Cimahi telah menjalankan berbagai aksi nyata, mulai dari edukasi, urban farming, penanaman seribu bibit bambu di Cireundeu, bantuan biopori dan sumur resapan, hingga pengelolaan sampah 3R dan ruang hijau. Hingga tahun 2024, 22 RW di Kota Cimahi telah berpartisipasi dalam Program Kampung Iklim, dengan 13 RW memperoleh predikat utama dan 9 RW kategori madya dari Kementerian LHK.
Wakil Wali Kota mengajak masyarakat serta perangkat daerah untuk menjadikan aksi lingkungan ini sebagai gerakan kolektif yang berkelanjutan: “Bukan sekadar tentang survival, tapi harus berpikir legacy, karena kelestarian alam dan iklim itu adalah warisan untuk anak kita. Jangan sampai 50-100 tahun yang akan datang anak cucu kita menyalahkan kita yang hadir pada saat ini karena alam tidak dijaga.”
Terakhir, Wakil Wali Kota mengajak seluruh warga untuk mulai dari langkah kecil: memilah sampah dari rumah, menanam pohon, menghemat listrik dan air, serta menjaga kebersihan lingkungan. “Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang kita, melainkan titipan dari anak cucu kita. Mari kita rawat bumi ini dengan cinta, dengan aksi, dengan kesadaran bahwa setiap langkah kecil kita punya eskalasi menjadi langkah besar untuk masa depan, agar Cimahi selalu hijau, berdaya, dan masyarakatnya makin happy,” pungkasnya.
(Red/hns) **
