Lampung — Pematang Pasir, Semboyan “tanah kita tanah surga” kini tak ubahnya anestesi sosial—sebuah dongeng nina-bobok yang terus distel berulang kali agar rakyat tetap lugu dan tidak menyadari bahwa rumahnya sendiri sedang dijarah. Kita bangga memamerkan bentangan hutan, deretan gunung, dan simpanan nikel terkaya di dunia, tetapi secara sadar menutup mata terhadap fakta brutal: negeri ini kaya raya, tetapi rakyatnya dimiskinkan secara terstruktur oleh sistem yang rakus.
Jika tanah ini benar-benar surga, mengapa petaninya harus menanggung utang demi memungut pupuk yang langka? Mengapa nelayan kita digusur atas nama proyek strategis, sementara lautnya dikeruk investor? Dan mengapa anak-anak daerah kaya tambang harus mati tenggelam di lubang bekas galian yang ditinggal kabur begitu saja?
Indonesia tidak sekadar mengalami kesenjangan; Indonesia sedang dijajah oleh bangsanya sendiri.
Dosa Besar & Borok Tata Kelola Negeri Ini;
*Hilirisasi Sebagai Kedok Penjarahan Berizin*
Narasi hilirisasi yang dijajakan sebagai “kejayaan nasional” sejatinya sering kali hanyalah obral murah kekayaan alam kepada modal asing dan kroni elit. Lingkungan dihancurkan, sungai dicemari, dan tenaga kerja lokal hanya diberi upah murah untuk pekerjaan berisiko tinggi. Ini bukan kedaulatan ekonomi, ini adalah kolonialisme gaya baru bertopeng pasal-pasal regulasi.
*Negara Dikuasai Pemburu Rente dan Oligarki*
Pengambil kebijakan tidak lagi bertindak sebagai pelayan rakyat, melainkan sebagai makelar investasi. Undang-undang disulap dalam semalam, amdal dipangkas, dan hak atas tanah adat diabaikan. Hukum kita tajam memotong akses rakyat kecil, tetapi tumpul dan bertekuk lutut di hadapan modal.
*Petani & Pangan Dipertaruhkan demi Rente Impor*
Sektor pertanian sengaja dibiarkan merana agar ada alasan sah untuk terus membuka keran impor. Setiap ton beras, gula, dan daging yang diimpor adalah bukti kekalahan negara dan kemenangan para mafia impor yang meraup untung triliunan dari selembar kertas izin.
Solusinya Adalah Eksekusi Tanpa Kompromi!
Tidak Cukup dengan janji manis dan seminar berbusa-busa. Jika ingin menyelamatkan negeri ini dari kebangkrutan moral dan ekonomi, langkah yang diambil harus keras, terukur, dan tidak tebang pilih:
1. Nasionalisasi & Re-Audit Total Seluruh Konsesi SDA
* Tindakan: Lakukan audit forensik terhadap seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP), Hak Guna Usaha (HGU), dan konsesi hutan tanpa kecuali.
* Eksekusi: Cabut izin dan sita seluruh aset korporasi yang terbukti merusak lingkungan, menunggak pajak, atau menyerobot tanah rakyat. Kembalikan penguasaan SDA kepada negara dengan pengawasan publik yang ketat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (bukan kroni).
2. Pidana Berat & Pembuktian Terbalik untuk Pejabat “Pemain” Konsesi
* Tindakan: Berantas habis ikatan patron-klien antara politisi dan pengusaha nakal.
* Eksekusi: Terapkan pembuktian terbalik terhadap seluruh pejabat/aparat di kementerian dan daerah yang memiliki kekayaan tak wajar di wilayah kaya konsesi. Kenakan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), miskinkan, dan hukum penjara seumur hidup bagi mereka yang menjajakan kekayaan negara demi rente pribadi.
3. Bikin Koperasi Rakyat Pegang Saham Mayoritas Proyek SDA
* Tindakan: Hentikan skema investasi yang menempatkan warga lokal hanya sebagai buruh kasar atau penonton.
* Eksekusi: Tiap proyek eksploitasi SDA wajib menyerahkan minimal 20-30% kepemilikan saham gratis kepada Konsorsium Koperasi Masyarakat Lokal/Adat di wilayah tersebut. Hasil dividen dialokasikan langsung untuk dana abadi pendidikan, kesehatan, dan pemulihan ekosistem wilayah tersebut.
4. Kedaulatan Pangan Sejati: Beli Panen Rakyat dengan Harga Layak
* Tindakan: Hancurkan mafia impor dengan menjadikan negara sebagai pembeli dan penjamin utama (offtaker) hasil pertanian/perikanan dalam negeri.
* Eksekusi: Patok harga beli di tingkat petani/nelayan yang memberikan margin keuntungan bersih minimal 30-40%. Hapuskan seluruh kuota impor tertutup; ubah menjadi sistem transparan yang hanya dibuka jika cadangan nasional benar-benar darurat, dengan pajak impor tinggi yang hasilnya disalurkan kembali sebagai subsidi petani.
Surga tidak diciptakan untuk dikuasai segelintir orang sementara mayoritas penghuninya hidup dalam neraka kemiskinan.
Indonesia tidak butuh narasi kejayaan masa lalu atau pidato manis tentang potensi masa depan. Indonesia butuh keberanian politik untuk mengeksekusi para perusak bangsa. Selama kita masih membiarkan pemburu rente menyetir arah kebijakan, selama itu pula “tanah surga” hanya akan menjadi dongeng pengantar tidur di tengah kenyataan hidup yang kian mencekik.(SFW)
