*KOTA BANDUNG*— Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya kejujuran dan integritas sebagai kunci utama kemajuan koperasi.
Hal itu disampaikan seusai menghadiri Musyawarah Wilayah Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro Nomor 22, Kota Bandung, Senin (20/10/2025).
KDM -sapaan akrab Dedi Mulyadi- menuturkan, prinsip dasar koperasi sejatinya sederhana dan sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah, yakni kejujuran. Ia menilai, koperasi akan tumbuh kuat bila dikelola oleh pengurus yang jujur dan berintegritas.
“Prinsip dasar koperasi itu sederhana, sama dengan prinsip dasar pengelolaan keuangan daerah — diperlukan para ketua, para pengurus yang jujur, itu saja. Jujur dan berintegritas, selain memiliki visi ekonomi, dia harus punya integritas diri. Kalau itu terpenuhi, koperasi pasti maju,” ujar Dedi ditemui usai acara
Ia juga menyoroti masih adanya sikap mental yang perlu dibenahi dalam pengelolaan koperasi. Menurutnya, sebagian pengurus masih menganggap jabatan dan aset koperasi sebagai milik pribadi.
“Ketika dia menjadi ketua koperasi, tinggal di situ, kemudian berekonomi di situ, kadang-kadang tidak mau diganti. Seolah-olah itu tempat milik dia. Hal-hal seperti ini yang harus segera dibenahi,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menegaskan bahwa Dekopin merupakan wadah tunggal gerakan koperasi di Indonesia. Ia berharap, Jawa Barat dapat menjadi contoh dalam memperkuat solidaritas dan kebersamaan antar gerakan koperasi.
“Kami harapkan di Jawa Barat bisa bersatu kembali dan bersama-sama dengan gerakan koperasi lain, Kemenkop, serta Pemerintah Provinsi. Kita akan bahu-membahu untuk mengembalikan koperasi sebagai sokoguru perekonomian Indonesia,” ujar Ferry.
Kegiatan Muswil Dekopinwil Jabar tersebut menjadi momentum konsolidasi gerakan koperasi di Jawa Barat. Kegiatan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah pusat menguatkan program Koperasi Desa Merah Putih sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
