Kejari Mempawah Tindak Lanjuti Kasus Penyerobotan Lahan Milik Warga Tanjung Manggis oleh PT RJP

SATU NEWS

- Redaksi

Selasa, 11 Februari 2025 - 11:49 WIB

50424 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kubu Raya Kalbar – Konflik agraria antara PT Rajawali Jaya Perkasa (RJP) dan warga Tanjung Manggis, Desa Suku Lanting, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, memasuki babak baru. Pada Senin (10/2/2025), perwakilan masyarakat Tanjung Manggis didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Herman Hofi Law memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Mempawah terkait dugaan penyerobotan lahan yang dilakukan oleh perusahaan sawit tersebut.

Direktur LBH Herman Hofi Law, Dr. Herman Hofi Munawar, menjelaskan bahwa sekitar 200 hektar lahan yang telah dikuasai warga sejak tahun 1997 diduga diserobot oleh PT RJP. Lahan tersebut mencakup 98 Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan pada tahun 2006 dan telah ditanami berbagai jenis tanaman, termasuk karet.

“Persoalan ini bermula ketika PT RJP masuk pada tahun 2011 dengan janji memberikan kompensasi kepada warga. Namun hingga kini, janji itu tak pernah terealisasi. Masyarakat tidak mendapatkan penggantian atas tanaman mereka, sementara lahan mereka sampai dengan saat ini dikuasai oleh perusahaan,” ujar Dr. Herman di Kantor LBH Herman Hofi Law, didampingi rekan advokat Andi Hariadi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, laporan dugaan penyerobotan lahan ini sebenarnya telah diajukan ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat pada 12 Juli 2024 dan kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Mempawah.

“Kami mengapresiasi langkah Kejaksaan yang telah merespons laporan ini dengan baik. Kami berharap proses hukum dapat berjalan hingga tuntas demi keadilan bagi masyarakat,” tambah Dr. Herman Hofi.

Warga hanya meminta hak mereka dipulihkan, baik dalam bentuk pengembalian lahan maupun kompensasi yang layak.

“Tuntutan masyarakat tidak berlebihan. Mereka hanya ingin mendapatkan haknya, tidak lebih,” tegas Dr. Herman Hofi.

Ia juga menyoroti bahwa konflik agraria seperti ini kerap membuat warga desa berada dalam posisi yang lemah dan terpinggirkan. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah daerah dan penegak hukum memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini.

“Kami akan terus mengawal kasus ini hingga ada solusi yang adil,” pungkas Dr. Herman Hofi.

Sumber : Dr Herman Hofi Munawar

Berita Terkait

Cegah Api Meluas, Tim Gabungan Regional-2 Riau 1 PT. Agrinas Palma Nusantara Sigap dan Turut Serta Tangani Karhutla di Peringgan Kebun Banyu Bening Utama
Rekanan Mitra PT. Agrinas Palma Nusantara Berikan Penjelasan Regulasi SOP Pelaksana Agar Masyarakat Paham dan Tidak Diadu Domba
BBC: Pemkot Bandung Jangan Ganggu Car Free Day (CFD) Buah Batu! Begini jelanya!
Ketua DPD KESTI TTKKDH SALEH PURNAWAN, Purnawa Hadiri Latihan Rutin Padepokkan Macan Kumbang Kedondong
Motor Dilarang Masuk Sekolah, Parkir Malah Menjamur di Rumah Warga: KCD XII Jangan Tutup Mata!
Implementasi Asta Cita, PERMAHI Jambi Bahas Tantangan Koperasi Merah Putih
Bulog Karo Gelar Pasar Murah, Beras SPHP Dipastikan Tersedia di Kabanjahe
Nayu Aldila Putri Resmi Pimpin Biro Hukum Pemprov Bengkulu

Berita Terkait

Sabtu, 12 September 2026 - 14:01 WIB

Cegah Api Meluas, Tim Gabungan Regional-2 Riau 1 PT. Agrinas Palma Nusantara Sigap dan Turut Serta Tangani Karhutla di Peringgan Kebun Banyu Bening Utama

Jumat, 11 September 2026 - 21:36 WIB

Rekanan Mitra PT. Agrinas Palma Nusantara Berikan Penjelasan Regulasi SOP Pelaksana Agar Masyarakat Paham dan Tidak Diadu Domba

Jumat, 11 September 2026 - 00:02 WIB

BBC: Pemkot Bandung Jangan Ganggu Car Free Day (CFD) Buah Batu! Begini jelanya!

Kamis, 10 September 2026 - 02:07 WIB

Motor Dilarang Masuk Sekolah, Parkir Malah Menjamur di Rumah Warga: KCD XII Jangan Tutup Mata!

Sabtu, 5 September 2026 - 13:17 WIB

Implementasi Asta Cita, PERMAHI Jambi Bahas Tantangan Koperasi Merah Putih

Sabtu, 5 September 2026 - 12:16 WIB

Bulog Karo Gelar Pasar Murah, Beras SPHP Dipastikan Tersedia di Kabanjahe

Kamis, 3 September 2026 - 23:17 WIB

Nayu Aldila Putri Resmi Pimpin Biro Hukum Pemprov Bengkulu

Kamis, 3 September 2026 - 11:58 WIB

Kabupaten Karo Disorot, Fraksi Harapan Desak Transparansi Dana Rp2 Miliar

Berita Terbaru