Makassar | Wazir Muhaimin, salah satu tokoh pemuda di Morowali angkat bicara, menyikapi rencana kegiatan konsultasi publik mengenai Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) PT. Baoshuo Taman Industry Invesment Group (BTIIG) di kawasan industri PT. Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP) Topogaro Morowali yang akan dilaksanakan di Makassar, Sulawesi Selatan, Jum’at, 24 April 2026.
Adanya inkonsistensi penyampaian informasi dari pihak managemen PT. IHIP dan BTIIG kepada desa-desa lingkar kawasan industri disebut menjadi pemicu. Alim Hendra selaku External Relations Manager PT. BTIIG dan sebagai oknum perwakilan perusahaan dituding sebagai biang kerok.
“Kami dengan tegas menyatakan bahwa Alim Hendra patut diduga sebagai oknum yang tidak jujur dan tidak transparan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat lingkar kawasan industri,” ungkap Wazir kepada wartawan, Kamis, 23 April 2026.
Menurut Wazir, hal ini dibuktikan dengan adanya perbedaan yang sangat jelas antara isi surat undangan resmi dan penjelasan yang disampaikan melalui WhatsApp. Dalam surat, kegiatan yang akan dilaksanakan pada 24 April 2025 di Makassar secara tegas disebut sebagai konsultasi publik. Namun, melalui WhatsApp, Alim Hendra justru menyatakan bahwa kegiatan tersebut hanya sebatas acara ramah tamah.
“Kami menilai ini sebagai bentuk manipulasi informasi yang sengaja dilakukan untuk meredam reaksi masyarakat, khususnya desa-desa lingkar kawasan industri PT. IHIP yang tidak diundang dalam kegiatan tersebut,” terangnya.
Tindakan ini adalah bentuk penghinaan terhadap masyarakat lingkar industri dan mencederai prinsip keterbukaan serta partisipasi publik. Konsultasi publik bukan kegiatan tertutup, bukan pula acara seremonial, tetapi hak masyarakat yang wajib dilibatkan secara menyeluruh.
“Jika sejak awal sudah ada ketidakterbukaan dan upaya mengaburkan informasi, maka kegiatan tersebut patut diduga cacat secara moral dan tidak layak disebut sebagai konsultasi publik,” bebernya.
Dalam kesempatan yang sama, Wazir menegaskan, Hendra Lim harus bertanggung jawab dan meminta agar proses konsultasi publik AMDAL dihentikan serta meminta diadakan kembali secara terbuka di lingkar wilayah lingkar kawasan industri atau minimal diwilayah Morowali.
“Seluruh masyarakat lingkar industri wajib dilibatkan tanpa pengecualian. Jangan manipulasi masyarakat!. Libatkan kami, atau hentikan kegiatan tersebut. Karena sudah beberapa kali pertemuan yang seharusnya melibatkan partisipasi masyarakat lingkar kawasan industri, justru diadakan diluar Morowali,” tandasnya.
