BANDUNG|Satunews.net // Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) 1987 memberikan apresiasi tinggi atas kesuksesan Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar oleh DPD IPHI 1987 Jawa Barat bersama seluruh DPC se-Jabar, Sabtu (26/7/2025), di Hotel Newton, Bandung.
Mengusung tema “Membangun Sinergi Antar Pengurus DPD dan DPC dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Advokat yang Profesional”, Rakor ini menjadi tonggak penguatan konsolidasi internal dan eksternal IPHI 1987 di wilayah Jawa Barat.
Ketua Umum DPP IPHI 1987, Sahala Siahaan, S.H., menyampaikan pujian terhadap kinerja DPD IPHI Jabar di bawah kepemimpinan H. Tommy Hendra Kusuma, S.H. Ia menilai, hanya dalam waktu satu tahun pasca pelantikan, DPD Jabar telah menorehkan berbagai pencapaian strategis.
“DPD IPHI Jabar menunjukkan kemajuan luar biasa. Rakor hari ini bukti bahwa kepemimpinan Kang Tomi sukses membangun semangat kolektif untuk kemajuan organisasi,” ujar Sahala.
Sahala juga menyoroti pendekatan DPD Jabar yang aktif membina calon advokat sejak dini, khususnya mahasiswa tingkat akhir dan lulusan baru. Menurutnya, langkah ini tidak hanya cerdas, tetapi juga membuka ruang regenerasi dan loyalitas kader IPHI di masa depan.
“IPHI harus dikenalkan sejak awal kepada generasi muda. Jika ini konsisten dilakukan, maka peran advokat akan semakin membumi dan berdampak luas, tidak hanya di pengadilan tetapi juga di tengah masyarakat dan pemerintahan daerah,” tegasnya.
DPP IPHI 1987, lanjut Sahala, berkomitmen untuk terus menguatkan peran strategis organisasi, termasuk dalam memperjuangkan percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) di DPR RI.
“KUHAP adalah ruh sistem hukum pidana. DPP IPHI hadir langsung di parlemen untuk memberi dukungan agar RUU KUHAP bisa disahkan tahun ini,” kata Sahala.
Sementara itu, Sekjen DPP IPHI 1987, Zakirudin Chaniago, S.H., M.H., menegaskan pentingnya membangun sinergi tidak hanya di internal organisasi, tapi juga dengan pemerintah daerah dan unsur Muspida.
“Advokat jangan sungkan membangun komunikasi dengan kepala daerah. Ketua DPC harus berani berjejaring dengan bupati dan wali kota, begitu juga DPD dengan Gubernur. Peran kita harus nyata dan dirasakan masyarakat,” tegas Zakirudin.
Ia menambahkan, keberadaan IPHI harus mampu melampaui ruang persidangan dan aktif hadir dalam isu-isu publik, pelayanan masyarakat, hingga kebijakan daerah.
“Kami mendorong agar hasil Rakor ini tidak berhenti di forum saja. DPD dan DPC harus segera menyusun program konkret yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Rakor ini turut dihadiri oleh Ketua Dewan Pembina DPP IPHI, Maria Salikin, S.H., Ketua DPD IPHI 1987 Jawa Barat, H. Tommy Hendra Kusuma, S.H., Sekretaris DPD Drs. Gatot Nirboyo, S.H., Bendahara Dewi Hyrawati, S.H., serta seluruh Ketua DPC IPHI 1987 se-Jawa Barat. (red)
