Uang Dikembalikan ke Kas Daerah, Namun Publik Berhak Mengetahui Siapa yang Bertanggung Jawab
BANDAR LAMPUNG – LSM TRIGA Nusantara Indonesia (Trinusa) Provinsi Lampung mendesak Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Provinsi Lampung untuk memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengenai ketidaksesuaian pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) yang dibiayai melalui dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas realisasi anggaran Tahun 2025, ditemukan adanya selisih penerimaan barang antara yang dipesan dan yang diterima oleh RSJD Provinsi Lampung dengan nilai mencapai Rp21.451.325. Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui pengembalian ke Kas Daerah.
Namun demikian, LSM Trinusa menilai pengembalian dana tersebut tidak serta-merta menghapus persoalan mendasar terkait lemahnya pengawasan dan pengendalian internal dalam proses pengadaan barang.
«”Persoalannya bukan hanya uang sudah dikembalikan. Yang menjadi pertanyaan publik adalah bagaimana barang yang tidak sesuai volume bisa lolos proses pemeriksaan, siapa yang menandatangani penerimaan barang, dan mengapa pengawasan internal tidak mampu mendeteksi sejak awal,” tegas perwakilan LSM Trinusa.»
Menurut Trinusa, temuan tersebut menjadi indikator bahwa terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian pengadaan, mulai dari proses verifikasi, pemeriksaan volume pekerjaan, hingga penerimaan hasil pekerjaan yang seharusnya dilakukan secara cermat oleh pejabat yang bertanggung jawab.
LSM Trinusa menilai bahwa setiap pengelolaan anggaran yang bersumber dari uang rakyat harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian. Oleh karena itu, pihaknya meminta Direktur RSJD Provinsi Lampung tidak hanya berhenti pada penyetoran pengembalian, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengadaan yang berjalan.
Selain itu, Trinusa meminta adanya penjelasan terbuka mengenai langkah konkret yang telah dilakukan pasca temuan BPK, termasuk tindak lanjut terhadap pejabat pelaksana kegiatan, pejabat pembuat komitmen (PPK), petugas penerima barang, maupun pihak penyedia yang terlibat dalam pengadaan tersebut.
«”Jangan sampai pengembalian kerugian daerah dijadikan alasan untuk menutup persoalan. Yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian bahwa kejadian serupa tidak akan terulang kembali dan ada perbaikan sistem yang nyata.”»
LSM Trinusa juga mendorong dilakukannya audit investigatif atau audit forensik terhadap pola pengadaan barang di lingkungan RSJD Provinsi Lampung guna memastikan tidak terdapat kelemahan serupa pada kegiatan lainnya.
Sebagai organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam pengawasan kebijakan publik dan keuangan daerah, Trinusa menegaskan akan terus mengawal tindak lanjut rekomendasi BPK serta memastikan seluruh proses perbaikan dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
«”Kepercayaan publik tidak dibangun melalui pernyataan, tetapi melalui tindakan nyata. Setiap rupiah uang rakyat harus dijaga, setiap temuan harus ditindaklanjuti, dan setiap bentuk kelalaian harus dipertanggungjawabkan.”»
LSM TRIGA Nusantara Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi kontrol sosial demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
LSM TRIGA NUSANTARA INDONESIA
Bela Keadilan • Kawal Transparansi • Awasi Uang Rakyat
