Tak Cukup Ijazah SMA, Farhan Minta LKP Perluas Akses Pelatihan Digital
Kota Bandung, – Wali Kota Bandung, H. Muhammad Farhan, menegaskan pentingnya peran strategis Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dalam menjawab tantangan ketenagakerjaan di era digital. Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya pada acara Halal Bihalal yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun RA Kartini, Rabu (22/4/2026), di Graha Merah Putih Telkom Indonesia, Jalan Japati No. 1, Kota Bandung.
Mengusung tema “Sinergi Visioner Membangun Ekosistem LKP Kota Bandung yang Adaptif di Era Digital 5.0”, Farhan menyoroti urgensi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan nonformal yang relevan dengan kebutuhan industri.
Dalam pidatonya, Farhan mengungkapkan bahwa Kota Bandung saat ini menghadapi tantangan serius terkait tingginya tingkat pengangguran terbuka yang mencapai 7,44 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Jawa Barat yang berada di bawah 6 persen. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak bisa dijadikan pembenaran.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi memang menarik banyak pencari kerja datang ke Bandung, tetapi itu bukan alasan untuk membiarkan angka pengangguran tetap tinggi. Kita harus bekerja keras menurunkannya hingga di bawah 6 persen,” ujarnya.
Farhan menjelaskan, salah satu akar permasalahan adalah ketidaksesuaian (mismatch) antara pendidikan formal dengan kebutuhan dunia kerja. Dalam konteks tersebut, LKP dinilai memiliki posisi krusial sebagai jembatan penghubung antara dunia pendidikan dan industri.
“Pemerintah tidak bisa serta-merta mengubah sistem pendidikan formal. Di sinilah LKP menjadi sangat penting untuk memberikan keterampilan tambahan yang relevan dan aplikatif,” katanya.
Ia juga menekankan perlunya komitmen kuat dari pemerintah dalam memastikan akses pelatihan yang merata bagi masyarakat usia produktif. Selain itu, anggota DPRD turut didorong untuk menggagas program-program reses yang mampu menyalurkan masyarakat ke pelatihan keterampilan.
Farhan mengapresiasi peran masyarakat dan pengelola LKP yang mampu bertahan hingga puluhan tahun melalui kreativitas dan kemandirian, tanpa bergantung sepenuhnya pada anggaran pemerintah.
“Kreativitas dan independensi adalah kunci. Jangan hanya bergantung pada APBD atau APBN. LKP harus mampu berinovasi agar tetap relevan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia memaparkan potensi besar Kota Bandung dari sisi demografi. Berdasarkan data tingkat RW, terdapat sekitar 90.000 hingga 100.000 pendatang yang tinggal di kos-kosan di seluruh kota, sebagian besar merupakan pelajar dan pencari kerja.
Potensi tersebut, menurutnya, harus direspons dengan terobosan yang adaptif, termasuk pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pelatihan.
“Pengembangan LKP tidak cukup hanya dengan menambah gedung. Harus ada perluasan akses melalui platform digital agar lebih banyak masyarakat bisa terjangkau,” ujarnya.
Farhan juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas layanan LKP serta perubahan pola pikir masyarakat terkait pendidikan. Ia menilai, ijazah formal saja tidak lagi cukup untuk bersaing di dunia kerja saat ini.
“Sekarang lulusan SMA saja tidak cukup. Harus ada keterampilan tambahan yang spesifik dan sesuai kebutuhan industri,” katanya.
Selain itu, Pemerintah Kota Bandung akan memperbanyak pelaksanaan job fair hingga ke tingkat wilayah mikro. Kegiatan tersebut tidak hanya akan digelar secara periodik, tetapi diupayakan lebih rutin untuk membuka akses informasi kerja yang lebih luas.
“Kalau perlu setiap minggu kita adakan job fair. Jangan hanya event besar tiap tiga bulan. Masyarakat harus melihat bahwa peluang kerja itu selalu ada,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Farhan juga mengungkapkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat Kota Bandung masih rendah di dua sektor utama, yakni penyediaan lapangan kerja dan pengendalian harga kebutuhan pokok.
Sebagai solusi, ia mendorong kerja sama yang lebih konkret antara pemerintah dan LKP, tidak sekadar formalitas, tetapi menghasilkan dampak nyata bagi peserta pelatihan maupun lembaga penyelenggara.
Ia menegaskan bahwa dukungan pemerintah tidak hanya diberikan kepada peserta didik, tetapi juga kepada lembaga pendidikan formal dan nonformal sebagai bagian dari ekosistem pembangunan SDM.
“Pendidikan tanpa kelembagaan tidak akan kuat. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan lembaga pendidikan menjadi keniscayaan,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Farhan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan di tingkat pusat, provinsi, dan kota yang telah menunjukkan komitmen dalam pengembangan pendidikan dan pelatihan.
Ia optimistis, melalui kolaborasi yang kuat, akan lahir berbagai inovasi yang mampu mendorong kemajuan Kota Bandung serta menciptakan sumber daya manusia yang tangguh, kreatif, dan siap menghadapi masa depan.***
Red(**
(Dewi) **
