SATUNEWS.NET– Penjarahan terhadap lahan perkebunan teh milik PTPN I Regional 2 Malabar kian mengkhawatirkan. Aktivitas pembabatan liar oleh oknum tak bertanggung jawab terus terjadi, bahkan semakin berani dilakukan seiring belum adanya kejelasan proses hukum atas laporan yang telah disampaikan sejak Juni 2024.
Manager PTPN I Regional 2 Malabar, Heru Supriadi, menyampaikan bahwa ketidakjelasan tindak lanjut dari laporan hukum yang telah diajukan memberi ruang bagi pelaku penjarahan untuk bertindak lebih jauh. Hal ini ia sampaikan saat dihubungi melalui sambungan telepon oleh awak media pada Senin, 21 April 2025.
“Proses hukum yang kami laporkan sejak Juni 2024 hingga kini belum menunjukkan perkembangan berarti. Kondisi ini membuat para penjarah merasa leluasa untuk terus melakukan pembabatan di areal kebun,” ujar Heru.
Sebagai bentuk upaya mempertahankan dan memulihkan kembali lahan yang telah dirusak, PTPN I Regional 2 Malabar mengambil langkah konkret dengan melakukan aksi penanaman pohon di area yang terdampak.
Aksi ini sekaligus menjadi simbol perlawanan terhadap praktik perusakan lingkungan dan penegasan atas kepemilikan lahan tersebut.
“Hari ini kami melakukan aksi penanaman pohon sebagai bentuk perlawanan dan pengambilalihan kembali areal yang telah dijarah. Ini merupakan komitmen kami dalam menjaga aset negara sekaligus pelestarian lingkungan,” tambahnya.
Lahan yang menjadi sasaran penjarahan merupakan bagian dari aset negara yang dikelola oleh PTPN I Regional 2, Selain berdampak pada kelangsungan usaha perkebunan, kegiatan ilegal ini juga mengancam keseimbangan ekosistem, khususnya di wilayah kaki Gunung Malabar yang berfungsi sebagai daerah resapan air.
PTPN I Regional 2 Malabar, berharap aparat penegak hukum dapat segera menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan, serta memberikan perlindungan terhadap aset negara dari tindakan perusakan lebih lanjut.
Heru juga mengajak masyarakat sekitar untuk bersama-sama menjaga keberlangsungan kebun teh yang telah menjadi bagian penting dari kehidupan sosial dan ekonomi warga setempat.***
